Assalamu'alaikum Wr. Wb
Selamat datang di blog saya. Kali ini saya akan bagikan artikel tentang HAM ( Hak Asasi Manusia ) yang berisi : Pengertian HAM, Ciri-ciri Khusus HAM, Macam-macam HAM, Perkembangan HAM di Indonesia, dan Contoh Pelanggaran HAM di Indonesia.
HAM ( HAK ASASI MANUSIA )
A. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)
Ada berbagai versi definisi mengenai HAM. Setiap definisi menekankan
pada segi-segi tertentu dari HAM. Berikut beberapa definisi tersebut sebagai berikut :
1. UU No. 39 Tahun 1999
Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak
yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang
Maha Esa. Hak itu merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung
tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang
demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2. John Locke
Menurut John Locke, hak asasi adalah hak yang diberikan langsung oleh
Tuhan sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Artinya, hak yang dimiliki
manusia menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya,
sehingga sifatnya suci.
3. David Beetham dan Kevin Boyle
Menurut David Beetham dan Kevin Boyle, HAM dan kebebasan-kebebasan
fundamental adalah hak-hak individual yang berasal dari
kebutuhan-kebutuhan serta kapasitas-kapasitas manusia.
4. C. De Rover
HAM adalah hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia. Hakhak
tersebut bersifat universal dan dimiliki setiap orang, kaya maupun
miskin, laki-laki ataupun perempuan. Hak-hak tersebut mungkin saja
dilanggar, tetapi tidak pernah dapat dihapuskan. Hak asasi merupakan hak
hukum, ini berarti bahwa hak-hak tersebut merupakan hukum. Hak asasi
manusia dilindungi oleh konstitusi dan hukum nasional di banyak negara
di dunia. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa
manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi
manusia dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum,
pemerintah, dan setiap orang. Hak asasi manusia bersifat universal dan
abadi.
5. Austin-Ranney
HAM adalah ruang kebebasan individu yang dirumuskan secara jelas dalam konstitusi dan dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah.
6. A.J.M. Milne
HAM adalah hak yang dimiliki oleh semua umat manusia di segala masa dan
di segala tempat karena keutamaan keberadaannya sebagai manusia.
7. Franz Magnis- Suseno
HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan
kepadanya oleh masyarakat. Jadi bukan karena hukum positif yang berlaku,
melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Manusia memilikinya
karena ia manusia.
8. Miriam Budiardjo
Miriam Budiardjo membatasi pengertian hak-hak asasi manusia sebagai hak
yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan
dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam masyarakat.
9. Oemar Seno Adji
Menurut Oemar Seno Adji yang dimaksud dengan hak-hak asasi manusia ialah
hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan Yang
Maha Esa yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun, dan yang
seolah-olah merupakan suatu holy area.
B. Ciri-ciri Khusus Hak Asasi Manusia (HAM)
Hak
asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus jika dibandingkan dengan hak
hak yang lain. Ciri khusus hak asasi manusia sebagai berikut :
- Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan.
- Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, social, dan budaya.
- Hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir.
- Universal,
artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang
status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Persamaan adalah
salah satu dari ide-ide hak asasi manusia yang mendasar.
Hak
asasi manusia, di pihak lain, menimbulkan kewajiban-kewajiban asasi.
Perbenturan kepentingan antara seseorang dengan yang lain sering
terjadi. Dalam penerapannya, hak asasi manusia tidak dapat dilaksanakan
secara mutlak karena dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi
manusia itu sendiri (hak asasi orang lain).
C. Macam-macam Hak Asasi Manusia (HAM)
Anda telah memahami bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat
pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup
dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun. Ada bermacam-macam hak
asasi manusia. Secara garis besar, hak-hak asasi manusia dapat
digolongkan menjadi enam macam sebagai berikut.
1. Hak Asasi Pribadi/Personal Rights
Hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Contoh hak-hak asasi pribadi ini sebagai berikut.
- Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat.
- Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat.
- Hak kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan.
- Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing.
2. Hak Asasi Politik/Political Rights
Hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan politik. Contoh hak-hak asasi politik ini sebagai berikut.
- Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan.
- Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan.
- Hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya.
- Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi.
3. Hak Asasi Hukum/Legal Equality Rights
Hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu hak yang
berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan. Contoh hak-hak asasi
hukum sebagai berikut.
- Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
- Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
- Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum.
4. Hak Asasi Ekonomi/Property Rigths
Hak yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian. Contoh hak-hak asasi ekonomi ini sebagai berikut.
- Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli.
- Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak.
- Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa dan utang piutang.
- Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu.
- Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak.
5. Hak Asasi Peradilan/Procedural Rights
Hak untuk diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Contoh hak-hak asasi peradilan ini sebagai berikut.
- Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan.
- Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum.
6. Hak Asasi Sosial Budaya/Social Culture Rights
Hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Contoh hak-hak asasi sosial budaya ini sebagai berikut.
- Hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan.
- Hak mendapatkan pengajaran.
- Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.
D. Perkembangan HAM di indonesia
Menurut
teaching human right yang diterbitkan oleh perserikatan bangsa-bangsa
(PBB),hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang melekat pada setiap
manusia,yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.hak
hidup misalnya,adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala
sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup.Tanpa hak tersebut
eksistensinya sebagai manusia akan hilang.[1]
Wacana HAM di
indonesia telah berlangsung seiring dengan berdirinya Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).Secara garis besar perkembangan pemikiran HAM
di indonesia dapat dibagi ke dalam dua periode,yaitu : sebelum
kemerdekaan (1908-1945) dan sesudah kemerdekaan.[2]
a. Periode sebelum kemerdekaan (1908-1945)
Pemikiran
HAM dalam periode sebelum kemerdekaan dapat dijumpai dalam sejarah
kemunculan organisasi pergerakan nasional seperti Boedi Oetomo
(1908),Sarekat Islam (1911),Indische Partij (1912),Partai Komunis
Indonesia (1920)Perhimpunan Indonesia (1925),dan Partai Nasional
Indonesia (1927).Lahirnya organisasi pergerakan nasional itu tidak bisa
dilepaskan dari sejarah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penguasa
kolonial ,penjajahan,dan pemerasan hak-hak masyarakat terjajah .puncak
perdebatan HAM yang dilonyarkan oleh para tokoh pergerakan
nasional,seperti Soekarno, Agus salim, Mohammad Natsir, Mohammad Yamin,
K.H.Mas Mansur, K.H. Wachid Hasyim, Mr.Maramis, terjadi dalam
sidang-sidang BPUPKI.
Dalam sejarah pemikiran HAM di indonesia,
Boedi Oetomo mewakali organisasi pergerakan nasional mula-mula yang
menyuarakan kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui
petis-petisi yang ditujukan kepada pemerintah kolonial maupun lewat
tulisan di surat kabar.Inti dari perrjuangan Boedi Oetomo adalah
perjuangan akan kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui
organisasi massa dan konsep perwakilan rakyat.
b. Periode setelah kemerdekaan
Perdebatan
tentang HAM terus berlanjut sampai periode pasca kemerdekaan Indonesia:
1945-1950, 1950-1959, 1959-1966, 1966-1998, dan periode HAM Indonesia
kontemporer (pasca orde baru).
1. Periode 1945-1950
Pemikiran
HAM pada periode awal pasca kemerdekaan masih menekankan pada wacana
hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi
politik yang didirikan,serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat
terutama di parlemen.sepanjang periode ini,wacana HAM bisa dicirikan
pada:
a. Bidang sipil politik, melalui:
· UUD 1945 (Pembukaan, pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Penjelasan pasal 24 dan 25 )
· Maklumat Pemerintah 01 November 1945
· Maklumat Pemerintah 03 November 1945
· Maklumat Pemerintah 14 November 1945
· KRIS, khususnya Bab V,Pasal 7-33
· KUHP Pasal 99
b.Bidang ekonomi, sosial, dan budaya, melalui:
· UUD 1945 (Pasal 27, Pasal 31, Pasal 33, Pasal 34, Penjelasan Pasal 31-32)
· KRIS Pasal 36-40
2. Periode 1950-1959
Periode 1950-1959 dikenal dengan masa perlementer . Sejarah pemikiran
HAM pada masa ini dicatat sebagai masa yang sangat kondusif bagi sejarah
perjalanan HAM di Indonesia.Sejalan dengan prinsip demokrasi liberal di
masa itu, suasana kebebasan mendapat tempat dalam kehidupan politik
nasional.Menurut catatan Bagir Manan, masa gemilang sejarah HAM
Indonesia pada masa ini tercermin pada lima indikator HAM:
1. Munculnya partai-partai politik dengan beragam ideologi.
2. Adanya kebebasan pers.
3. Pelaksanaan pemilihan umum secara aman, bebas, dan demokratis
4. Kontrol parlemen atas eksekutif.
5. perdebatan HAM secara bebas dan demokratis.
Tercatat pada periode ini Indonesia meratifikasi dua konvensi internasional HAM, yaitu :
1.
Konvensi Genewa tahun 1949 yang mencakup perlindungan hak bagi korban
perang, tawanan perang, dan perlindungan sipil di waktu perang.
2.
Konvensi tentang Hak Politik Perempuan yang mencakup hak perempuan
untuk memilih dan dipilih tanpa perlakuan diskriminasi,serta hak
perempuan untuk menempati jabatan publik.
3. Periode 1959-1966
Periode
ini merupakan masa berakhirnya Demokrasi Liberar, digantikan oleh
sistem Demokrasi Terpimpin yang terpusat pada kekuasaan Presiden
Soekarno.Demokrasi Terpimpin (Guided Democrary) tidak lain sebagai
bentuk penolakan presiden Soekarno terhaddap sistem Demokrasi
Parlementer yang di nilainya sebagai produk barat.Menurut Soekarno
Demokrasi Parementer tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yang
elah memiliki tradisinya sendiri dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara.
Melalui sistem Demokrasi terpimpin kekuasaan terpusat
di tangan Presiden. Presiden tidak dapat di kontrol oleh parlemen,
sebaliknya parlemen di kendalikan oleh Presiden. Kekuasaan Presiden
Soekarno bersifat absolut, bahkan di nobatkan sebagai Presiden RI seumur
hidup. Akibat langsung dari model pemerintahan yang sangat individual
ini adalah pemasungan hak-hak asasi warga negara. Semua pandangan
politik masyarakat diarahkan harus sejalan dengan kebijakan pemerintah
yang otoriter. Dalam dunia seni, misalnya atas nama pemerintahan
Presiden Soekarno menjadikan Lembaga Kebudayaan Rakyat (lekra) yang
berafeliasi kepada PKI sebagai satu-satunya lembaga seni yang
diakui.Sebaliknya, lembaga selain lekra dianggap anti pemerintah atau
kontra revolusi.
4. Periode 1966-1998
Pada mulanya,
lahirnya orde baru menjanjikan harapan baru bagi Penegak HAM di
Indonesia. Berbagai seminar tentang HAM dilakukan orde baru.Namun pada
kenyataanya, Orde baru telah menorehkan sejarah hitam pelanggaran HAM di
Indonesia.Janji-janji Orde Baru tentang pelaksanaan HAM di Indonesia
mengalami kemunduran amat pesat sejak awal 1970-an hingga 1980-an.
Setelah
mendapatkan mandat konstitusional dari sidang MPRS, pemerintah Orde
Baru mulai menunjukkan watak aslinya sebagai kekuasaan yang anti HAM
yang di anggapnya sebagai produk barat.Sikap anti HAM Orde Baru
sesungguhnya tidak berbeda dengan argumen yang pernah di kemukakan
Presiden Soekarno ketika menolak prinsip dan praktik Demokrasi
Parlementer, yakni sikap apologis dengan cara mempertentangkan demokrasi
dan Prinsip HAM yang lahir di barat dengan budaya lokal Indonesia. Sama
halnya dengan Orde Lama,Orde Baru memandang HAM dan demokrasi bsebagai
produk Barat yang individualistik dan bertentangan dengan prinsip gotong
royong dan kekeluargaan yang dianut oleh bangsa Indonesia.
Di antara butir penolakan pemerintah Orde baru terhadap konsep universal HAM adalah:
a.
HAM adalah produk pemikiran Barat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai
luhur budaya bangsa yang tercermin dalam pancasila.
b. Bangsa
Indonesia sudah terlebih dahulu mengenal HAM sebagaimana tertuang dalam
rumusn UUD 1945 yang lahir lebih lebih dahulu dibandingkan dengan
Deklarasi Universal HAM.
c. Isu HAM sering kali digunakan olah negara-negara barat untuk memjokkaan negara yang sedang berkembang seperti Indonesia.
Apa
yang dikemukakan oleh pemerintah Orde Baru tidak seluruhnya
keliru,tetapi juga tidak semuanya benar.Sikap apriori Orde Baru terhadap
HAM Barat ternyatas arat dengan pelanggaran HAM yang
dilakukanya.Pelanggaran HAM Orde Baru dapat dilihat dari kebijakan
politik Orde Baru yang bersifat Sentralistik dan anti segala gerakan
politik yang berbeda dengan pemerintah .
5. Periode pasca Orde Baru
Tahun
1998 adalah era paling penting dalam sejarah HAM di
indonesia.Lengsernya tampuk kekuasaan Orde Baru sekaligus menandai
berakhirnya rezim militer di Indonesia dan datangnya era baru demokrasi
dan HAM,setelah tiga puluh tahun lebih terpasung di bawah rezim
otoriter.Pada tahun ini Presiden Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie
yang kala itu menjabat sebagai Wakil presiden RI.
Pada masa
Habibie misalnya, perhatian pemerintah terhadap pelaksanaan HAM
mengalami perkembangan yang sangat signifikan.Lahirnya Tap MPR No.
XVII/MPR/1998 tentang HAM merupakan salah satu indikatorkeseriusan
pemerintahan era reformasi akan penegakan HAM.Sejumlah konvensi HAM juga
diratifikasi di antaranya:konvensi HAM tentang kebebasan berserikat dan
perlindungan hak untuk berorganisasi;konvensi menentang penyiksaan dan
perlakuan kejam;konvensi penghapusan segala bentuk [3]diskriminasi
rasial;konvensi tentang penghapusan kkerja paksa;konvensi tentang
diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan;serta konvensi tentang usia
minimum untuk di perbolehkan bakarja.
Komitmen pemerintah
terhadap penegakan HAM juga di tunjukkan dengan pengesahan UU tentang
HAM,pembentukan Kantor Menteri Negara Urusan HAM yang kemudian di gabung
dengan Departeman Hukum dan Perundang-undangan menjadi Departeman
Kehakiman dan HAM,penambahan pasal-pasal khusus tentang HAM dalam
amandemen UUD 1945,pengesahan UU tentang pengadilan HAM.
E. Contoh Pelanggaran HAM di Indonesia
1. Peristiwa Trisakti dan Semanggi (1998)
Tragedi
Trisakti terjadi pada 12 Mei 1998. Peristiwa ini berkaitan dengan gerakan di era reformasi
yang gencar disuarakan di tahun 1998. Gerakan tersebut dipicu oleh krisis
moneter dan tindakan KKN presiden Soeharto, sehingga para mahasiswa kemudian
melakukan demo besar-besaran di berbagai wilayah yang kemudian berujung dengan
bentrok antara mahasiswa dengan aparat kepolisian.
Tragedi ini
mengakibatkan (4 mahasiswa meninggal dan puluhan lainnya luka-luka). Tragedi
Semanggi I terjadi pada 11-13 November 1998 (17 orang warga sipil meninggal)
dan tragedi Semanggi II pada 24 September 1999 (1 orang mahasiswa meninggal dan
217 orang luka-luka).
2. Kasus
Marsinah 1993
Kasus Marsinah terjadi pada 3-4 Mei 1993. Seorang
pekerja dan aktivitas wanita PT Catur Putera Surya Porong, Jatim
Peristiwa ini berawal dari aksi mogok yang dilakukan oleh
Marsinah dan buruh PT CPS. Mereka menuntun kepastian pada perusahaan yang telah
melakukan PHK mereka tanpa alasan. Setelah aksi demo tersebut, Marsinah malah
ditemukan tewas 5 hari kemudian. Ia tewas di kawasan hutan Wilangan, Nganjuk
dalam kondisi mengenaskan dan diduga menjadi korban pelanggaran HAM
berupa penculikan, penganiayaan dan pembunuhan. Penyelidikan masih belum menemukan titik terang hingga
sekarang.
3. Aksi
Bom Bali 2002
Peristiwa ini terjadi pada tahun 2002. Sebuah bom
diledakkan di kawasan Legian Kuta, Bali oleh sekelompok jaringan teroris.
Kepanikan sempat melanda di penjuru Nusantara akibat
peristiwa ini. Aksi bom bali ini juga banyak memicu tindakan terorisme di
kemudian hari.
Peristiwa bom bali menjadi salah satu aksi terorisme
terbesar di Indonesia. Akibat peristiwa ini, sebanyak ratusan orang meninggal
dunia, mulai dari turis asing hingga warga lokal yang ada di sekitar lokasi.
4. Peristiwa
Tanjung Priok (1984)
Kasus tanjung
Priok terjadi tahun 1984 antara aparat dengan warga sekitar yang berawal dari
masalah SARA dan unsur politis.
Peristiwa ini dipicu oleh warga sekitar yang melakukan
demonstrasi pada pemerintah dan aparat yang hendak melakukan pemindahan makam
keramat Mbah Priok. Para warga yang menolak dan marah kemudian melakukan unjuk
rasa, hingga memicu bentrok antara warga dengan anggota polisi dan TNI.
Dalam
peristiwa ini diduga terjadi pelanggaran HAM dimana terdapat ratusan korban
meninggal dunia akibat kekerasan dan penembakan.
5. Kasus Penganiayaan Wartawan Udin (1996)
Kasus penganiayaan
dan terbunuhnya Wartawan Udin (Fuad Muhammad Syafruddin)terjadi di yogyakarta
16 Agustus 1996. Sebelum
kejadian ini, Udin kerap menulis artikel kritis tentang kebijakan pemerintah
Orde Baru dan militer. Ia menjadi wartawan di Bernas sejak 1986. Udin adalah
seorang wartawan dari harian Bernas yang diduga diculik, dianiaya oleh orang
tak dikenal dan akhirnya ditemukan sudah tewas.